Katastrofe (Cathastr)
Durasi: 03:04
Oleh: Syska La Veggie
Asal: Surabaya
Deskripsi:
Pandemi Covid-19 belum juga usai, dampak bencana masih banyak yang belum rampung, ketidakadilan hukum pun banyak yang belum tuntas, pemerintah malah sibuk memanuver RUU yang justru tidak pro-rakyat.
Pada semester kedua di tahun 2020, jumlah korban terkonfirmasi virus Corona tidak kunjung surut. Bahkan kini, Jawa Timur menjadi provinsi di Indonesia dengan tingkat penderita Covid-19 tertinggi. Adapun Surabaya Raya, yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, menjadi penyumbang terbanyak suspect Covid-19 di Jawa Timur.
Namun, alih-alih fokus membereskan virus corona dan permasalahan ekonomi dampak pandemi, pemerintah malah sibuk membahas RUU yang tidak berpihak kepada rakyat. Selama pandemi covid-19, terdapat beberapa RUU yang terkesan dipaksakan dibahas, diantaranya RUU Minerba, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan RUU HIP. Bahkan RUU Minerba telah disahkan oleh legislatif, sedangkan RUU PKS justru dikeluarkan dari prolegnas karena dianggap sulit untuk dibahas.
Seperti tak ada kapoknya. Bencana industri Lumpur Lapindo Sidoarjo yang telah merugikan banyak pihak selama 14 tahun ini, seolah tidak bisa menjadi peringatan bagi petinggi negeri untuk berhati-hati soal urusan minerba. Malah telah mengesahkan RUU Minerba, yang justru semakin menguatkan Oligarki Tambang, melindungi koruptor, serta menjadi pembatasan ekspansi dan hak veto rakyat.
Di tengah pandemi saat ini, korban lapindo paling rentan terjangkit covid-19, karena udara dan air kotor yang terpapar dari luapan lumpur Lapindo. Situasi pandemi juga menyebabkan beberapa urusan terkait pelunasan kerugian lahan korban lapindo menjadi terhambat.
Dalam situasi genting pandemi, harusnya pemerintah bersinergi dengan rakyat untuk mengatasi situasi sulit ini. Pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak menambah beban rakyat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Keadilan hukum yang diterapkan pemerintah malah semakin jauh dari rakyat. Banyak kasus-kasus hukum yang tak kunjung usai, bahkan raib. Ketika hukum di negeri ini dijadikan canda, dan lawak malah dianggap serius. Makin lucunya, ditengah pandemi, kasus besar diganjar hukuman kecil, kasus kecil justru diganjar hukuman besar.
Situasi dan kondisi yang kian tidak berpihak pada kehidupan rakyat, dan penerapan hukum yang tidak adil malah menempatkan masyarakat pada keadaan mahabencana, sebuah katastrofe. Situasi dan kondisi yang menempatkan pada posisi “hidup sulit mati pun juga sulit”.
Berangkat dari pemahaman itulah, karya ini diberi judul Katastrofe, diartikan sebagai bencana dan malapetaka. Karya performance art video ini sebagai kritik sosial serta merepresentasikan situasi dan kondisi masyarakat di tengah pandemi, bencana, dan ketidakadilan. Diharapkan, agar rakyat dan pemerintah agar sama-sama bersinergi untuk terus melawan pandemi dan mampu melanjutkan hidup dalam era normal baru.
Pada semester kedua di tahun 2020, jumlah korban terkonfirmasi virus Corona tidak kunjung surut. Bahkan kini, Jawa Timur menjadi provinsi di Indonesia dengan tingkat penderita Covid-19 tertinggi. Adapun Surabaya Raya, yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, menjadi penyumbang terbanyak suspect Covid-19 di Jawa Timur.
Namun, alih-alih fokus membereskan virus corona dan permasalahan ekonomi dampak pandemi, pemerintah malah sibuk membahas RUU yang tidak berpihak kepada rakyat. Selama pandemi covid-19, terdapat beberapa RUU yang terkesan dipaksakan dibahas, diantaranya RUU Minerba, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan RUU HIP. Bahkan RUU Minerba telah disahkan oleh legislatif, sedangkan RUU PKS justru dikeluarkan dari prolegnas karena dianggap sulit untuk dibahas.
Seperti tak ada kapoknya. Bencana industri Lumpur Lapindo Sidoarjo yang telah merugikan banyak pihak selama 14 tahun ini, seolah tidak bisa menjadi peringatan bagi petinggi negeri untuk berhati-hati soal urusan minerba. Malah telah mengesahkan RUU Minerba, yang justru semakin menguatkan Oligarki Tambang, melindungi koruptor, serta menjadi pembatasan ekspansi dan hak veto rakyat.
Di tengah pandemi saat ini, korban lapindo paling rentan terjangkit covid-19, karena udara dan air kotor yang terpapar dari luapan lumpur Lapindo. Situasi pandemi juga menyebabkan beberapa urusan terkait pelunasan kerugian lahan korban lapindo menjadi terhambat.
Dalam situasi genting pandemi, harusnya pemerintah bersinergi dengan rakyat untuk mengatasi situasi sulit ini. Pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak menambah beban rakyat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Keadilan hukum yang diterapkan pemerintah malah semakin jauh dari rakyat. Banyak kasus-kasus hukum yang tak kunjung usai, bahkan raib. Ketika hukum di negeri ini dijadikan canda, dan lawak malah dianggap serius. Makin lucunya, ditengah pandemi, kasus besar diganjar hukuman kecil, kasus kecil justru diganjar hukuman besar.
Situasi dan kondisi yang kian tidak berpihak pada kehidupan rakyat, dan penerapan hukum yang tidak adil malah menempatkan masyarakat pada keadaan mahabencana, sebuah katastrofe. Situasi dan kondisi yang menempatkan pada posisi “hidup sulit mati pun juga sulit”.
Berangkat dari pemahaman itulah, karya ini diberi judul Katastrofe, diartikan sebagai bencana dan malapetaka. Karya performance art video ini sebagai kritik sosial serta merepresentasikan situasi dan kondisi masyarakat di tengah pandemi, bencana, dan ketidakadilan. Diharapkan, agar rakyat dan pemerintah agar sama-sama bersinergi untuk terus melawan pandemi dan mampu melanjutkan hidup dalam era normal baru.
